Membantah Argumen Islam untuk Liberalisme

Membantah Argumen Islam untuk Liberalisme

Islam adalah kebebasan, demikian tulis Budhy Munawar-Rahman dalam bukunya Argumen Islam untuk Liberalisme. Menurutnya, kelompok Islam Progresif meyakini bahwa Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas. Monoteisme sendiri, menurut mereka, sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan alam. Artinya, mereka menegaskan, liberalisme sebenarnya sudah terjadi lama di dalam Islam.

Liberalisme dalam Islam, menurut kelompok Islam Progresif ini, adalah keinginan menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan, menurut mereka, diperlukan sebuah cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama. Tafsir yang dimaksud adalah tafsir yang membebaskan, yaitu tafsir yang akan dijadikan pisau analisis untuk melihat problem kemanusiaan, mempertimbangkan budaya, menghilangkan ketergantungan pada sebuah fase sejarah tertentu dan menjadikan doktrin agama sebagai sumber etis untuk melakukan perubahan (hlm. 196-197).

Merujuk pada berbagai kamus otoritatif, Budhy Munawar-Rahman menjelaskan bahwa liberalisme adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan tata pemikiran yang landasannya adalah manusia yang bebas. Bebas, karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini berarti bahwa liberalisme adalah paham pemikiran yang optimistis tentang manusia. Dari pengertian liberalisme ini maka terlihat dua agenda besar yang diperjuangkannya, yaitu; (1) mengandalkan rasio dan kesadaran individu, dan (2) mengandalkan pembangunan mandiri masyarakat tanpa intervensi berlebihan dari negara. Dua agenda besar ini digulirkan dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dan masyarakat sipil (civil society) (hlm. 3-4).

Dalam sejarah kemunculannya, liberalisme adalah lawan dari fundamentalisme dan otoritarianisme yang berwujud lembaga negara. Akan tetapi, menurut Dawam Raharjo, otoritarianisme (paham yang otoriter—pen) itu saat ini tidak hanya berwujud negara, melainkan juga bisa berupa agama, tepatnya agama dalam wujud sekumpulan pemikiran-pemikiran Islam yang sudah dianggap baku, baik itu dalam bidang fiqh, kalam, filsafat atau tasawuf yang biasa dilestarikan oleh para ulama dan berujung pada jargon “pintu ijtihad telah tertutup”. Maka dari itu liberalisme juga harus diarahkan kepada pemikiran-pemikiran Islam yang sudah dianggap memfosil ini, yang dipastikan tidak akan mampu menjawab fenomena-fenomena baru yang terjadi dalam kehidupan manusia (hlm. XL).

Dalam hal ini maka liberalisasi, menurut Dawam, merupakan sebuah kemestian agar Islam mampu menghadapi isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia, kesetaraan jender, kesetaraan agama-agama dan hubungan antar agama. Untuk menghadapi persoalan kontemporer ini jangan lagi terikat pada paradigma lama dan pada teks yang tidak bisa berubah dan diubah (wahyu/al-Qur`an dan Sunnah—pen), melainkan hanya mengandalkan kemampuan akal budi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan dan telah diperintahkan oleh-Nya untuk digunakan (hlm. XLI).

Dawam menegaskan bahwa penggunaan akal itu merupakan perintah Tuhan, karena menurutnya, dari sejak Adam diciptakan ia dinyatakan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat disebabkan akalnya. Nabi saw sendiri pernah memberitahukan kepada seorang petani kurma di Madinah; antum a’lamu bi umuri dunyakum; kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kepada Mu’adz ibn Jabal yang diutusnya ke Yaman, Nabi saw memberikan restu kepadanya untuk melakukan ijtihad. Ijtihad itu sendiri, menurut Dawam, adalah bentuk liberalisme dalam Islam. Konsep ijtihad ini kemudian sering dilakukan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab, yang kemudian dilestarikan oleh kelompok Mu’tazilah dan filosof yang mempraktikkan liberalisasi pemikiran Islam.

Madzhab Islam Liberal

Kelompok Islam Progresif yang selalu memperjuangkan liberalisme, atau mereka menyebut diri mereka sendiri dengan istilah Islam Liberal, bukan merupakan kelompok yang anti-syari’ah dan sama sekali tidak peduli dengan syari’ah. Menurut pengakuan mereka sendiri, Islam Liberal sadar betul akan pentingnya syari’ah dan keharusan untuk selalu merujuk pada al-Qur`an dan Sunnah disertai dengan revitalisasi terhadap filsafat Islam demi penggalian “otentisitas” Islam itu sendiri. Maka dari itu jangan heran kalau fokus perhatian Islam Liberal juga syari’ah itu sendiri.

Mengutip penjelasan Charlez Kurzman, Budhy kemudian menyebutkan tiga madzhab Islam Liberal ketika berhadapan dengan syari’at, yaitu:

Pertama, liberal syari’ah (syari’ah yang liberal). Menurut kelompok ini, syari’ah jika dipahami dengan benar, sifatnya sudah liberal. Islam dari sejak awal mempunyai solusi umum atas problem kontemporer seperti pluralisme, sekularisme, demokrasi, HAM, feminisme, dan lainnya. Bahkan kelompok yang ini, menurut Budhy, sering berapologi bahwa liberalisme dalam Islam sudah ada lebih dulu daripada liberalisme Barat. Bukti yang sering dijadikan dalil oleh mereka adalah penghargaan atas pluralitas agama, demokrasi, HAM, dan masyarakat sipil sudah dipraktikkan oleh Nabi saw pada masyarakat Madinah waktu itu. Bukti lainnya adalah khutbah wada’ yang menurut mereka memuat pesan-pesan humanis (kemanusiaan) dan egaliter (persamaan). Selain itu ajaran syura yang menurut mereka merupakan implementasi dari demokrasi.

Kedua, silent syari’ah (syariat yang diam mengenai masalah itu). Berbeda terbalik dengan kelompok liberal syari’ah, kelompok ini menilai bahwa syari’at Islam tidak banyak bicara mengenai isu-isu kontemporer, oleh karenanya harus dipikirkan secara kreatif. Di antara tokohnya adalah Harun Nasution. Menurutnya, ayat al-Qur`an berjumlah 6000-an, tetapi yang mengatur kehidupan sosial sekitar 500-an. Banyak sekali persoalan kehidupan yang tidak disinggung al-Qur`an, termasuk persoalan-persoalan kontemporer seperti telah disebutkan di atas. Bahkan menurut kelompok ini, al-Qur`an justru banyak bertentangan dengan nilai-nilai liberal, seperti diwenangkannya pemilikan budak, penebusan tawanan perang, dan pemotongan organ tubuh pelaku kriminal.

Ketiga, interpreted syari’ah (syari’at yang perlu ditafsirkan ulang). Kelompok ini, menurut Budhy, adalah kelompok Islam Liberal yang paling banyak dijumpai di negara Muslim. Kelompok ini mengedepankan satu epistemologi yang menegaskan perlunya keragaman dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Sebab syari’at tidak langsung turun dari Allah, tetapi selalu merupakan penafsiran manusia atas apa yang diturunkan oleh Allah swt. Dalam perspektif Barat, golongan ini paling dekat dengan sensibilitas liberalisme Barat. Dan usaha untuk mencari otentisitas Islam lebih terlihat kesungguhannya pada golongan ini (hlm. 189).

Dalam melakukan penafsiran, mereka menggunakan prinsip-prinsip etis al-Qur`an sebagai standar utamanya. Artinya, jika ada ayat-ayat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis tersebut maka ayat-ayat itu harus dipahami berdasarkan prinsip etis itu atau kalau tidak bisa, dinyatakan batal sama sekali. Prinsip-prinsip etis yang dimaksud adalah etika keadilan, kemaslahatan, pembebasan, kebebasan, persaudaraan, perdamaian, dan etika kasih sayang. Sebagai contoh, jika al-Qur`an mengajarkan prinsip persaudaraan antara sesama anak Adam, maka ayat-ayat al-Qur`an yang membeda-bedakan antara pemeluk Islam dan non-Islam dinyatakan batal disebabkan bertentangan dengan prinsip etis persaudaraan tersebut (hlm. 125-164).

Dengan prinsip-prinsip etis tersebut maka kelompok Islam Liberal menetapkan agenda perjuangan sebagai berikut: (1) Melawan teokrasi/Negara berbasis agama. Menurut mereka negara bukan persoalan yang harus berdasarkan syari’at yang abadi dan tidak bisa diubah. (2) Mendukung gagasan demokrasi, sebab demokrasi sudah sesuai dengan ajaran Islam. (3) Memperjuanngkan kesetaraan gender atau feminisme. Di antara syari’at yang akan mereka dekonstruksi (rusak) adalah poligami bagi kaum pria, hak kaum pria menceraikan istri, hak waris pria yang lebih besar, otoritas kesaksian hukum lebih besar pada pria, jilbab/hijab, pemisahan gender, perempuan tidak boleh memimpin. (4) Memperjuangkan hak-hak non muslim. Menurut mereka persoalan tentang keselamatan agama lain, hukum murtad, dikotomi darul-Islam dan darul-harb harus ditafsirkan ulang dengan standar HAM. Prinsip yang mereka pegang adalah, menjadi religius dewasa ini harus bersifat interreligius (lintas agama). (5) Memperjuangkan kebebasan berpikir dan kemajuan, sebab menurut mereka masyarakat yang terkekang adalah masyarakat yang mandek dan tidak mempunyai masa depan (hlm. 193-196).

Salah Memahami Ijtihad

Abdullah Ahmad an-Na’im, seorang tokoh pemikir Islam Liberal dari Sudan dan sering dijadikan rujukan oleh para pemikir liberal di Indonesia, mengemukakan gagasan bahwa untuk meliberalisasi syari’at Islam, tidak bisa ditempuh dengan metode ijtihad. Sebab menurutnya, ijtihad tidak bisa diimplementasikan pada persoalan-persoalan yang telah disinggung oleh nash (la ijtihada fi mauridin-nash). Maka dari itu, usaha untuk memodernkan syari’at Islam (baca: liberalisasi syari’at) harus ditempuh dengan dekonstruksi; menggugurkan bangunan metodologi syari’at dan aturan-aturan syari’at itu sendiri. Metode yang tepat untuk digunakan adalah dengan mengaplikasikan hermeneutika menggunakan standar utama HAM dan hukum-hukum internasional (Toward an Islamic Reformation, hlm. 49-50).

Pengakuan jujur dari Abdullah Ahmad an-Na’im di atas memberikan gambaran yang konkrit kepada kita letak kesesatan Islam Liberal, yaitu:

Pertama, Islam Liberal telah gagal memahami esensi dari ijtihad (berpikir menggunakan ra`yu/akal) yang mereka asumsikan sebagai bentuk liberalisasi pemikiran Islam. Padahal sebagaimana diakui oleh an-Na’im, ijtihad tidak bisa diberlakukan pada persoalan-persoalan yang telah dibahas tuntas oleh nash (teks wahyu [al-Qur`an atau hadits]). Izin dari Nabi saw kepada Mu’adz untuk ber-ijtihad ditujukan pada sebuah persoalan yang tidak disinggung dalam al-Qur`an dan sunnah.

Dari sini tergambar juga kegagalan mereka memahami karakteristik utama ajaran Islam yang membagi persoalan kehidupan manusia itu pada ushul (ajaran-ajaran pokok yang tidak ada peran ijtihad) dan furu’ (ajaran-ajaran cabang yang ada peran ijtihad). Yang pertama kemudian diistilahkan dengan syari’ah, dan yang kedua fiqh. Syari’ah adalah persoalan agama yang tetap, jelas, tidak ada penafsiran lain selain yang ditafsirkan oleh Nabi saw dan konsekuensinya disepakati oleh semua umat Islam. Contohnya kewajiban shalat, haramnya riba, hukum waris, murtad, dan haram menikah dengan non-muslim. Sementara fiqh adalah persoalan agama yang masih terbuka untuk ditafsirkan, itupun tidak dengan akal yang bebas, melainkan menggunakan dalil-dalil wahyu yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, persoalan isbal (melabuhkan pakaian melebihi dua mata kaki), niyat dalam wudlu, tarawih 11 atau 23 raka’at, adzan shubuh menggunakan as-shalatu khairun minan-naum, dan lain sebagainya. Jika yang masuk wilayah syari’ah ditafsirkan seenaknya atau liberal, maka bisa dipastikan itu adalah penafsiran yang salah fatal. Ibaratnya menafsirkan Pancasila dan UUD ’45 sebagai landasan untuk komunisme. Walaupun bisa dipaksa-paksakan tetap saja penafsiran semacam itu mengubah atau bahkan menghancurkan Negara Indonesia itu sendiri yang didasarkan pada Pancasila dan UUD ’45, dan jelas bertentangan dengan komunisme.

Merusak Konsep Wahyu

Kedua, penggunaan secara sadar hermeneutika untuk menafsirkan Islam dan ajarannya adalah sebuah kesalahan fatal metodologis. Sekadar untuk mengingatkan, hermeneutika adalah sebuah metodologi penafsiran yang berangkat dari keyakinan bahwa wahyu Allah swt itu tidak utuh dan tidak berlaku universal. Sebagian besar dari wahyu (al-Qur`an dan hadits) diproduksi oleh Nabi Muhammad saw disesuaikan dengan konteks zaman waktu itu, oleh karenanya hanya berlaku untuk zaman itu saja, dan tidak otomatis berlaku untuk zaman sekarang. Yang bisa diambil dari wahyu adalah prinsip-prinsip etisnya—sebagaimana telah diuraikan oleh kelompok Islam Liberal di atas—bukan bunyi ayat/hadits itu secara leterlek/zhahir. Pengunaan hermeneutika seperti ini dipastikan akan bertabrakan dengan konsep wahyu itu sendiri yang sifatnya pasti utuh dari Allah swt dan berlaku universal.

Kesalahan memahami wahyu seperti ini berdampak pada kesalahan memahami syari’ah yang diasumsikan sebatas penafsiran ulama atas wahyu. Padahal yang namanya penafsiran bukan berarti berdasar pada akal bebas dan tidak mengenal aturan, melainkan tetap setia pada wahyu dan ada aturannya. Apa bantahannya jika pada faktanya ulama seragam memahami kewajiban shalat, haramnya riba, validnya hukum waris, qath’i-nya aturan bagi yang murtad, dan haram menikah dengan non-muslim. Ini adalah bentuk yang jelas dari Islam sebagai “agama wahyu” sebagaimana telah disinggung dalam tulisan edisi yang lalu. Islam akan dan harus selalu mendasarkan ajarannya pada wahyu yang sifatnya utuh dan universal, bukan pada akal bebas yang lepas dari patokan-patokan wahyu (hermeneutika) sebagaimana dikehendaki oleh liberalisme. Setiap penafsiran yang dikembangkan haruslah penafsiran yang memegang teguh konsep wahyu, bukan malah mendekonstruksinya seperti yang dilakukan hermeneutika.

Usaha kelompok Islam Liberal untuk senantiasa mencari “otentisitas” ajaran agama dalam menjustifikasi liberalisme inipun tidak serta merta bisa dinilai sebagai sebuah kebenaran. Walaupun mereka mengklaim tidak abai dari dalil-dalil syari’at, dan senantiasa menggunakan dalil-dalil syari’at dalam membenarkan liberalismenya, tetap tidak dipandang sebagai sebuah istidlal (berdalil) yang benar jika konsep wahyunya tidak dianut dengan benar. Sebab implikasinya akan mengabaikan prinsip mana yang qath’i (syari’ah) dan mana yang zhanni (fiqh), dan selanjutnya ajaran-ajaran yang qath’i akan dipukul rata sebagai zhanni. Misalnya, hukum waris dianggap sebagai zhanni dan boleh diubah sesuai standar kesetaraan jender. Dalil yang dipakainya pasti dalil-dalil tentang adanya kesetaraan jender dalam Islam, dengan mengabaikan dalil-dalil qath’i yang memestikan ditaatinya hukum waris walau ada perbedaaan berdasarkan jender (jenis kelamin). Terhadap ayat-ayat yang qath’i seperti itu pasti dinilai hanya berlaku dalam konteks zaman itu saja, sebab ayat-ayat tersebut dikonsep oleh Nabi saw sesuai dengan situasi bangsa Arab saat itu yang patriarkhis (mengunggulkan lelaki). Oleh karenanya tidak berlaku untuk zaman ini yang sudah mengarah pada kesetaraan jender. Demikianlah penafsiran khas liberalisme (hermeneutika) yang notabene liar. Padahal yang benar, ayat-ayat yang tegas mengatur tentang waris sifatnya qath’i. Ayat-ayat seperti itu harus dipatuhi dengan sami’na wa atha’na bukan sami’na wa ‘ashaina. Dan itulah menurut Allah karakteristik orang berilmu, orang yang betul-betul yakin bahwa Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana yang tidak mungkin salah dalam menetapkan hukum (rujuk ayat-ayat waris dalam QS. 4 : 11-14).

Maka dari itu, keinginan kelompok Islam Liberal untuk diakui sebagai bentuk penafsiran lain terhadap ajaran Islam di samping penafsiran-penafsiran yang sudah ada, dengan sendirinya tidak bisa diterima jika metodologi yang digunakannya adalah hermeneutika. Kalaupun dalih yang dijadikan argumentasinya adalah fakta beragamnya penafsiran para ulama, tetap saja itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memasukkan penafsiran yang salah. Dalam wacana demokrasi saja, sebagai perbandingan, tidak pernah sepi dari perbedaan dan bahkan pertentangan pendapat tentang apa dan bagaimana demokrasi itu. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa prinsip-prinsip “kebenaran yang sama” dari konsep demokrasi tidak ada, sehingga apapun yang menamakan demokrasi walaupun pada faktanya bukan demokrasi harus bisa diakui sebagai demokrasi. Tentu tidak bisa seperti itu.

Mendewakan Humanisme

Ketiga, kejujuran menjadikan HAM sebagai standar utama dalam kehidupan. Jadinya paham manusia (baca: HAM) dituhankan, sementara paham dari Tuhan (ajaran-ajaran wahyu) dimanusiakan. Padahal apa jaminannya bahwa HAM dan segala turunannya (liberalisme, sekularisme, pluralisme, demokrasi sekuler, civil society sekuler, feminisme) adalah nilai-nilai absolut yang tidak mungkin salah, sehingga wahyu harus mengekor kepada HAM, bukan sebaliknya HAM yang tunduk pada wahyu. Bukankah pemikiran manusia itu relatif?

Pola pikir seperti itu sebenarnya sudah lama dikritik sebagai diabolisme (pemikiran gaya diabolos/iblis). Ketika Allah swt menyatakan bahwa Adam lebih mulia disebabkan ilmunya, Iblis tetap tidak menerima karena ia berdasar pada akal bahwa dirinyalah justru yang lebih mulia; ia diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Ini sekaligus menepis asumsi bahwa Adam mulia dibanding malaikat disebabkan akalnya. Yang benar adalah Adam lebih mulia daripada malaikat disebabkan ilmunya, itupun jika Islam Liberal betul-betul tulus merujukkannya pada dalil-dalil yang ada. Sebab yang mengandalkan akal dengan mengabaikan titah Allah yang tegas (wahyu), itu adalah Iblis.

HAM dan paham-paham turunannya lahir dari peradaban Barat yang renaissance; terlahir kembali. Maksudnya, pemikiran-pemikiran bebas era Yunani klasik yang terlahir kembali di zaman modern. Jadi sebenarnya, paham-paham yang dilahirkan Barat di zaman modern bukanlah paham yang benar-benar modern (baru), melainkan paham-paham klasik yang dibangkitkan kembali. Contoh konkritnya adalah paham humanisme ini, yang menjadikan manusia sebagai standar kebenaran dan merupakan asas dari HAM, pertama kali dikemukakan Protagoras (490-420 SM). Uniknya, Barat menyadari bahwa renaissance mereka terjadi berkat konstribusi umat Islam di masa kejayaan peradabannya yang menerjemahkan dan mengkaji ulang filsafat-filsafat Yunani untuk kemudian dikembangkan berdasarkan worldview (pandangan hidup) Islam. Proses seperti ini disebut oleh al-Attas dan Mulyadhi Kartanegara sebagai islamisasi. Ini berarti bahwa interaksi umat Islam dengan modernitas tidak hanya terjadi pada zaman sekarang saja, melainkan dari sejak abad-abad pertama kelahiran Islam. Satu hal saja mungkin yang membedakannya, umat Islam dahulu ketika berinteraksi dengan modernitas menjadikan wahyu sebagai landasan utama dan menundukkan semua paham-paham yang lahir dari luar di bawah wahyu (baca: islamisasi), sementara umat Islam sekarang, yang liberal tentunya, menjadikan paham-paham yang dianggap modern itu sebagai landasan utama dan menundukkan wahyu di bawahnya (liberalisasi).

Dalam sejarah perjalanannya memang banyak bermunculan kelompok-kelompok di intern umat Islam yang tidak melakukan islamisasi sebagaimana disinggung di atas. Sebut misalnya Mu’tazilah, Ikhwanus-Shafa, dari kalangan filosofnya ada Ibn Sina, Ibn Rusyd, al-Farabi. Akan tetapi mereka semua telah dari sejak awal dinyatakan menyimpang dari kaidah-kaidah Islam dan tidak dinyatakan sebagai bagian dari pemikiran Islam. Para ulama hadits membantahnya lewat karya-karya kitab haditsnya, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, dan kitab-kitab sunnah lainnya. Dalam Shahih al-Bukhari misalnya ada pembahasan tentang bad`il-khalq (awal mula penciptaan alam semesta/kosmologi yang merupakan tema sentral filsafat), al-qadr (taqdir), khalq af’alil-’ibad (perbuatan manusia diciptakan; keduanya merupakan pembahasan tentang paham kebebasan manusia), akhbar al-ahad (kedudukan hadits-hadits ahad, yang dinilai oleh “kaum liberal” saat itu sebagai rujukan yang tidak valid), al-i’tisham bil-kitab was-sunnah (berpegang teguh pada kitab dan sunnah, dihadapkan pada arus pemikiran yang mengutamakan akal dengan mengenyampingkan wahyu), atau seperti dalam Sunan Abi Dawud yang khusus mencantumkan kitab as-sunnah yang kandungannya membantah ahlul-ahwa (kelompok yang senantiasa mengenyampingkan wahyu dengan mengutamakan akal). Terdapat juga Imam al-Ghazali yang menghantam para filosof dengan kitabnya, Tahafutul-Falasifah (kekacauan berpikir para filosof) dan Ibn Taimiyyah yang mengkritik “kaum liberal” dalam kitabnya Dar`u Ta’arudlil-’Aql wan-Naql (menepis anggapan bertentangannya antara akal dan naql/wahyu). Langkah para ulama tersebut dalam membela Islam dari pemikir-pemikir muslim yang menyimpang diikuti juga oleh para ulama lainnya secara mayoritas atau jumhur.

Jadi, kalau Islam Liberal hari ini berargumen bahwa Islam membenarkan liberalisme dengan mengambil sampel Mu’tazilah, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Al-Farabi dan sekian filosof lainnya yang sudah dari sejak lama dinilai menyimpang, maka jelas saja itu adalah contoh yang salah. Ibaratnya menyatakan perbuatan lacur sebagai bagian dari ajaran Islam dengan mengambil sampel seorang wanita pelacur yang masih shalat. Walhasil, terbantahlah sudah argument mereka untuk membenarkan liberalisme. Wal-’Ilm ‘indal-’Llah.